Kamis, 30 Oktober 2008
Scolari puji gol Frank Lampard
Milan Menyetujui Peminjaman David Beckham
Osteroporosis
Fact of Life Insurance
Sabtu, 25 Oktober 2008
Atur Pola Makan, Olahraga dan Kelola Stres
Oedipus Complex
Rabu, 22 Oktober 2008
Lowongan CPNS BPK 2008
Lowongan CPNS 2008: BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (Pendaftaran Online: 19 Oktober - 25 Oktober 2008)
P E N G U M U M A N
Nomor : 01/S.Peng/X-X.3/10/2008
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
TINGKAT SARJANA DAN DIPLOMA III TAHUN ANGGARAN 2008/2009
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, lembaga negara yang mempunyai tugas pokok memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, pria dan wanita, lulusan Sarjana dan Diploma III untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II / III dan ditempatkan pada Kantor Pusat/Kantor Perwakilan BPK-RI di seluruh Indonesia dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
I. FORMASI
Sarjana (S1) dengan Fakultas/Jurusan/Program Studi :
NO FAKULTAS JURUSAN PROGRAM STUDI FORMASI KODE JURUSAN
1 EKONOMI Akuntansi Manajemen Ilmu Ekonomi Umum/Keuangan/SDM 130
15 10 AK MN SP
2 HUKUM Ilmu Hukum 35 HU
3 TEKNIK Teknik Sipil Teknik Industri Teknik Pertambangan/Geologi Teknik Arsitektur 10 5 4 5 TS TI TP TA
4 TEKNIK/MIPA Teknik Informatika/Komputer 10 TK
5 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Ilmu Komunikasi/Komunikasi Massa Administrasi Negara/Publik 10 24 IK AN
6 PERTANIAN Pertanian Teknologi Pertanian 5 PT
7 ILMU KEPERAWATAN Ilmu Keperawatan 5 IP
8 PSIKOLOGI Psikologi 5 PS
9 SASTRA Sastra Indonesia 3 SI
Diploma III (D3) dengan Fakultas/Jurusan/Program Studi :
NO FAKULTAS JURUSAN PROGRAM STUDI FORMASI KODE JURUSAN
1 EKONOMI/ILMU SOSIAL DAN POLITIK Akuntansi Manajemen/Perkantoran/ Administrasi 50 96 DA DM
2 TEKNIK/MIPA Manajemen Informatika/Teknik Informatika 40 DI
3 TEKNIK Teknik Elektro/Teknik Mesin 20 DE
II. PERSYARATAN KHUSUS
Persyaratan Akademis : (Sarjana/Diploma III) Lulusan Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional dengan Kategori A, IPK : S1 minimal 2,50 (dua koma lima nol); Lulusan Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional dengan Kategori B, IPK : S1 minimal 2,75 (dua koma tujuh lima); Lulusan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional dengan Kategori A, IPK : S1 minimal 3,00 (tiga koma nol);
Usia
Berusia setinggi-tingginya 30 tahun per tanggal 1 Mei 2009 untuk tingkat Sarjana; Berusia setinggi-tingginya 25 tahun per tanggal 1 Mei 2009 untuk tingkat Diploma III; Belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah sampai dengan diterimanya petikan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK-RI tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
III. PENDAFTARAN
Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil BPK-RI dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
Mengisi Formulir Lamaran yang tersedia secara online pada website CPNS BPK-RI mulai tanggal 19 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2008 pada website CPNS BPK-RI http://cpns.bpk.go.id untuk memperoleh bukti registrasi pendaftaran yang print out-nya harus dilampirkan bersama dengan berkas lamaran.
Mengirimkan Berkas Lamaran yang dilampiri print out bukti registrasi pendaftaran dan diterima Panitia selambat-lambatnya tanggal 01 Nopember 2008 serta ditujukan kepada :
PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PO BOX 1401 JKP 10210
Berkas Lamaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b di atas terdiri dari :
Surat Lamaran dengan ditulis tangan.
Daftar Riwayat Hidup sesuai formulir yang dapat diunduh pada website CPNS BPK-RI.
Pas foto terakhir ukuran 4×6 (berwarna) sebanyak 3 lembar (Bagian belakang foto ditulisi nama dan jurusan studi pelamar); Fotokopi KTP yang masih berlaku; Fotokopi ijazah (S1) atau Surat Keterangan Lulus (SKL) atau Ijazah Sementara dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir (cap dan tanda tangan asli) oleh Dekan/Pembantu Dekan I/Direktur Program.
Fotokopi Akte Kelahiran
Surat Pernyataan belum menikah dan bersedia tidak menikah yang dapat diunduh pada website CPNS BPK-RI.
Berkas Lamaran sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas, disusun rapi sesuai urutan di atas dimasukkan dalam map (warna bebas) dengan bagian depan map ditempeli print out bukti registrasi pendaftaran.
Berkas lamaran sebagaimana disebutkan dalam angka 3 kemudian dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dan diberi KODE JURUSAN sesuai Kode Formasi pada kanan atas amplop.
Panitia hanya menerima lamaran yang dilampiri print out register pendaftaran dan disampaikan melalui PO BOX tersebut di atas serta tidak menerima lamaran dengan format lain.
Setiap Pelamar hanya diperkenankan mengirimkan satu berkas lamaran.
Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.
Berkas lamaran yang diterima Panitia tidak dapat diminta kembali.
IV. TAHAPAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI
Seleksi penerimaan CPNS dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
Administratif;
Pengetahuan Umum, meliputi :
1). Tes Potensi Akademik (TPA);
2). English Proficiency Test ;
3). Tes Pengetahuan Bahasa Indonesia (TPBI); Psikotes; serta Wawancara Orientasi.
Pelamar yang telah memenuhi ketentuan pendaftaran dan persyaratan administratif akan dipanggil untuk mengikuti tahap seleksi Penerimaan CPNS berikutnya.
Setiap Pelamar yang berhak mengikuti seleksi akan diumumkan per tahap melalui website CPNS BPK-RI http://cpns.bpk.go.id
Surat panggilan untuk mengikuti ujian per tahap akan dikirim ke alamat peserta.
Pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS akan dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia berdasarkan pilihan lokasi ujian sebagaimana tercantum dalam website Penerimaan CPNS BPK-RI.
Kartu Peserta Ujian (KPU) harus diambil sendiri oleh peserta ujian di kantor BPK sesuai dengan lokasi ujian dan jadwal waktu pengambilan dengan menunjukkan Surat Panggilan beserta kartu identitas diri (KTP asli) peserta.
Jadwal pengambilan Kartu Tanda Peserta Ujian akan diumumkan melalui website Penerimaan CPNS BPK-RI.
Apabila peserta belum menerima surat panggilan per pos, maka pengumuman melalui website CPNS BPK-RI dapat dianggap sebagai surat panggilan setelah dilaporkan dan dinyatakan benar oleh Panitia.
Seleksi Penerimaan CPNS per tahap dilakukan dengan sistem gugur dan Keputusan kelulusan yang ditetapkan oleh Panitia tidak dapat diganggu gugat.
V. LAIN-LAIN
Seleksi masuk Calon Pegawai Negeri Sipil BPK-RI sama sekali tidak dipungut biaya. Berkas Lamaran yang dikirim kepada Panitia Penerimaan CPNS BPK-RI Tahun 2008/2009 sebelum pengumuman ini diterbitkan dianggap tidak berlaku dan tidak diproses untuk pelaksanaan seleksi.
Peserta yang dinyatakan lulus pada tahap terakhir dan akan diangkat menjadi CPNS BPK RI wajib menyerahkan Ijazah Asli sesuai formasi untuk disimpan pada Biro SDM BPK RI selama 4 Tahun.
Bagi mereka yang telah dinyatakan lulus pada tahap akhir seleksi dan akan diproses untuk pengusulan sebagai CPNS BPK-RI tetapi mengundurkan diri dan atau apabila selama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ikatan wajib kerja yang telah diperjanjikan mengundurkan diri diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara.
Apabila dalam jangka waktu ikatan wajib kerja tersebut, CPNS atau PNS tidak melakukan kewajibannya dan atau melarikan diri dari kewajibannya dan atau setelah diumumkannya hasil seleksi tahap akhir penerimaan CPNS BPK-RI diketahui adanya data atau ketentuan yang tidak benar, BPK-RI akan membatalkan kelulusan/proses pengusulan menjadi CPNS, memberhentikan sebagai PNS serta melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Informasi resmi yang terkait dengan Penerimaan CPNS BPK-RI 2008/2009 adalah website CPNS BPK-RI http://cpns.bpk.go.id
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penerimaan CPNS No. Telp: (021) 5704395 ext. 382/386 setiap hari kerja (jam 09.00 – 15.00 WIB) atau via e-mail ke panitiacpns@bpk.go.id.
VI. PENEMPATAN
Calon Pegawai Negeri Sipil hasil penerimaan tahun 2008/2009 akan ditempatkan pada Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan BPK-RI di seluruh Indonesia untuk mengisi kebutuhan sumber daya manusia sesuai formasi yang ditetapkan.
Bagi Pelamar yang telah dinyatakan diterima dan diangkat sebagai CPNS, yang bersangkutan tidak dapat menolak/menunda penempatan dengan alasan apapun.
Jakarta, 17 Oktober 2008
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI SEKRETARIS JENDERAL selaku Ketua Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun 2008/2009
Drs. DHARMA BHAKTI, MA.
NIP. 060049770
Subsidi Energi Melimpah
Jakarta - Harga minyak yang terus menurun membuat subsidi energi di APBNP 2008 menjadi berlebihan. Bahkan jika rata-rata ICP (Indonesia Crude Price) jatuh di US$ 105 per barel, maka bisa ada kelebihan subsidi BBM dan listrik sebesar Rp 24,5 triliun.
Demikian disampaikan anggota Komisi VII Tjatur Sapto Edy usai Rapat Pansus Hak Angket BBM di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (22/10/2008).
"Kalau rata-rata ICP US$ 105 per barel, ada kelebihan Rp 24,5 triliun," katanya.
Perhitungan tersebut menggunakan asumsi volume BBM subsidi 38,8 juta kilo liter dan alokasi subsidi energi Rp 187 triliun.
Selain itu Tjatur juga memperhitungkan bantalan subsidi energi sebesar Rp 18,3 triliun sehingga subsidi energi di APBNP 2008 bisa mencapai Rp 205,3 triliun.
Namun dengan kondisi seperti sekarang, dimana harga minyak terus turun, maka subsidi energi yang terpakai diperkirakan hanya terpakai sekitar Rp 190,5 triliun.
"Dengan asumsi realisasi konsumsi 38,8 juta KL dan harga BBM berlaku saat ini, subsidi energi total Rp 180,7 triliun,sehingga ada dana sisa Rp 24,6 triliun jika ICP US$ 105 per barel. Subsidi yang dibutuhkan Rp 190,5 triliun," katanya.
Dirjen Migas Evita Legowo sebelumnya menyatakan rata-rata ICP baru mencapai US$ 108 per barel. Tapi menurut Tjatur, dengan ICP sebesar itu pun tetap ada kelebihan subsidi sebesar Rp 14,8 triliun
Minggu, 19 Oktober 2008
Industrial Life Insurance
The honor rightly belongs to the Prudential Insurance Company of America whose operations as the Prudential Friendly Society antedated those of the Metropolitan by four years. It is true, however, that the Metropolitan began to serve the wage earners of this country a full decade before the launching of its industrial business in 1879. Within the first years of its founding, the company underwrote the low cost life insurance of a workingmen's organization which received premiums weekly from its members and transmitted them quarterly to the Company. Thus the Metropolitan from its inception devoted special attention to working people, and has retained this as a primary and absorbing interest throughout the years.
Industrial life insurance has been variously defined. It is essentiallylife insurance for the great majority of people who make up theindustrial or wage earning population. It took form and direction as our mighty cities grew and as more and more people became wage earners. They had probably more need for life insurance than the better circumstanced groups, but they could buy it only in small amounts and could pay for it only out of wages usually received weekly. Experience has indicated that the families, for whom industrial insurance has been designed, generally did not find it convenient to remit the small premiums directly to the company, or found the cost of that method out of all proportion.
It was essential that someone receive the premiums each week at their homes. Here, then, is the essence of weekly premium industrial life insurance: insurance in relatively small amounts on the lives of working men and their families, paid for out of wages, to agents who personally receive the premiums weekly. Such insurance has the same objectives as ordinary insurance, but in more modest degree; and both forms are based on the same scientific principles of level premium and reserve.
In view of the pressing need of life insurance, especially no medical exam life insurance, by working people, it is surprising that this branch of the business developed so late in our insurance history. It was inaugurated in America, as we have pointed out, in 1875, by the Prudential of Newark. Workingmen, not sought by the insurance companies, at first attempted to meet their needs through cooperative assessment societies. Unfortunately, these societies suf¬fered from the defects inherent in the assessment plan of operation, and they failed, as the assessment plan has generally failed, both in England and in America.
Following the Civil War, feeble attempts were made by one company or another to furnish insurance to wage earners, but they did not succeed, either because of the unsoundness of their plans or because they did not recognize the necessity of receiving the premiums at the homes of the insured. The fact is that Industrial insurance did not take hold in America until the Prudential, the John Hancock, and the Metropolitan launched it, following the essentials of procedure--actuarial, managerial, and administrative--which the Prudential of London had worked out during more than 20 years of operation.

